Aksi Masyarakat Tuntut PJ Bupati Tapteng Mundur Dari Jabatan Diintimidasi

Tapanuli Tengah | SinarlintasNews.com – Koalisi Masyarakat Tapanuli Tengah (KMTT) menuntut PJ Bupati Tapanuli Tengah Elfin Elyas Nainggolan untuk mundur dari jabatannya karena dianggap tidak netral. Hal itu jadi tuntutan utama KMTT dalam aksi damai penyampaikan aspirasi di Gedung DPRD Tapteng, Senin (8/5).

“Sebagai Penjabat Bupati yang ditugaskan dari Pemerintah Pusat, Elfin gagal mencegah politisasi dan penyelewengan bantuan sosial dari pemerintah pusat kepada rakyat kecil. Rumah-rumah warga penerima bantuan sosial dipaksa menempel gambar mantan bupati yang gagal memajukan Tapanuli Tengah, untuk maju kembali pada pemilihan bupati tahun depan,” kata Ketua Aksi KMTT Dennis Simalango.

Menurut Dennis, tidak ada terobosan baru selama enam bulan kepemimpinan Elfin sebagai bupati. Ia mengatakan, infrastruktur kabupaten serta desa seperti jalan, jembatan, irigasi dan pengairan sawah di desa-desa dibiarkan rusak. Selain itu, Elfin dinilai gagal melindungi nelayan tradisional sampai membiarkan praktek perusakan ekosistem laut dan perampokan ikan.

Elfin gagal melindungi nelayan tradisional, membiarkan praktek perusakan ekosistem laut dan perampokan ikan secara ilegal di perairan laut wilayah Tapanuli Tengah.

“Mata pencaharian mayoritas masyarakat Tapteng adalah nelayan. Namun, PJ Bupati saat ini, malah melakukan pembiaran kepada ilegal fishing,” kata Dennis.”

Selain itu, Dennis pun menyayangkan adanya pengadangan oleh sekolompok orang untuk memecah aksi yang diikuti oleh ratusan orang tersebut saat akan melintasi rumah bekas bupati periode sebelumnya Bakhtiar Ahmad Sibarani.

“Ada pengadangan dari sekelompok orang tak dikenal, saat melintasi jalan Raja Junjungan Lubis, tak jauh dari rumah bekas bupati sebelumnya. Setelah koordinasi dengan Polres kami pun mundur, menghindari hal yang tidak diinginkan.”

Padahal, menurut Dennis, jauh hari sebelumnya mereka telah memberitahukan dengan menyerahkan surat pemberitahuan Aksi (SPA) unjuk rasa damai ke Polres Tapteng.

“Kami mundur bukan kami takut atau kalah, hanya saja kami itu ingin kedamaian, bukan mencari masalah dengan pihak manapun. Judulnya aksi damai, jadi kami juga tidak ingin ribut. Itu sebab kami mundur, kasihan masyarakat ini kalau sempat ada terjadi bentrokan,” kata Dennis.

Selain itu, Dennis juga menyebutkan dalam waktu dekat mereka akan kembali turun dengan menggerakkan massa dengan jumlah banyak, dan akan kembali melewati jalan yang mereka lewati hari ini.

“Kami akan kembali aksi sampai tuntutan kami terlaksana. Kami akan tetap melewati jalan itu. Jadi kami meminta kepada bapak Kapolda dan bapak Kapolri untuk memberikan perhatian khusus terdapat penegakan hukum d Tapanuli Tengah, jangan lagi ada terjadi seperti hari ini. Kami juga wara NKRI, kami warga yang merdeka,” ujarnya.

Salah satu orator aksi KMTT Joko Pranata Situmeang, mengatakan apa yang terjadi hari ini merupakan bukti masyarakat Tapanuli Tengah masih dibawah tekanan intimidasi oleh sekelompok orang tertentu. Hal tersebut terbukti dengan adanya adangan dari sekelompok orang yang diduga dipimpin oleh salah satu anggota DPRD.

“Harusnya sebagai anggota Dewan itu pengayom masyarakat, karena mereka itu bisa seperti itu karena dipilih oleh masyarakat sebagai wakil mereka, bukan justru menjadi lawan masyarakat. Kami melakukan aksi turun kejalan itu resmi ada suratnya, apakah mereka (yang mengadang) yang turun itu ada surat izin, jika tidak ada harusnya pihak kepolisian menindak mereka. Hari ini kami memilih mundur demi kebaikan bersama, akan tetapi bukan berarti kami kalah,” jelas Joko.

Joko menyatakan, mereka tidak tau alasan kenapa mereka sampai mendapat hadangan dari sekelompok orang bahkan nyaris terjadi bentrokan.

Sementara itu, Riady Putra yang bertindak sebagai Kordinator Aksi juga turut menyayangkan kejadian tersebut, sebab Satpol PP juga turut menghadang mereka. Sehingga hal tersebut diduga adanya instruksi dari pemerintah daerah. Hal tersebut diduga karena adanya keterlibatan Satpol PP, Damkar, beberapa OKP, dan juga anggota DPRD.

“Siapa yang memerintahkan ini, kalau tidak diperintahkan tidak mungkin Satpol PP dan Damkar turut menggahadang masyarakat ini, bahkan OKP juga ikut mengadang kami. Mau bagaimana Tapteng ini ke depan,” tegas Putra.

Tuntutan dari rencana aksi unjuk rasa ini digelar untuk meminta Menteri Dalam Negeri dan Ketua Komisi 2 DPR-RI mencopot dan memberhentikan Elfin Elyas Nainggolan Sebagai Pj Bupati Tapanuli Tengah. Serta meminta Mendagri dan Mempan RB memberikan sanksi atas tindakan dan kebijakan Pj Bupati yang telah melukai hati masyarakat Tapanuli Tengah.(Red).

from Sinar Lintas News https://ift.tt/PL7yfas